Pemerintah Sebut KEK Jadi Solusi Atasi Kesenjangan Ekonomi di Daerah

Pemerintah menyampaikan, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi salah satu strategi utama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa langkah tersebut penting agar capaian positif pertumbuhan dapat dirasakan merata hingga ke daerah.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, ia menuturkan salah satu yang tengah difokuskan yakni memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah Jawa Timur yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Sejumlah daerah yang dimaksud yakni Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo.

“Potensi di lima kabupaten/kota Jawa Timur tersebut telah menjadi bagian dari perencanaan pemerintah provinsi ke depan. Pengembangan ini diyakini mampu mendorong sektor konsumsi rumah tangga serta memperkuat ekonomi daerah,” tutur Susi seperti dilansir Antara, Senin (25/8).

Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan baik melalui penguatan infrastruktur, pengembangan pariwisata, maupun dukungan terhadap industri lokal.

Lebih lanjut, Susi menekankan pembangunan kawasan terintegrasi menjadi strategi penting untuk mengatasi ketimpangan, memperluas pusat pertumbuhan, dan mendukung transformasi ekonomi nasional.

Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap solid sebesar 5,12 persen pada triwulan II 2025 serta inflasi yang terkendali di level 2,37 persen, pemerintah dinilai perlu menghadirkan langkah nyata agar manfaat pembangunan menjangkau daerah-daerah.

Sejalan dengan program prioritas nasional, pemerintah juga mendorong pemanfaatan sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, program ketahanan pangan, energi, kesehatan, serta pengembangan KEK untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru.

Program-program tersebut diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dalam acara Sarasehan Percepatan Ekonomi Daerah di Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat (22/8), kontribusi remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur turut disorot sebagai faktor penting peningkat daya beli masyarakat.

Susi mengatakan, pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan dan pemberdayaan PMI agar memberi nilai tambah lebih besar bagi pembangunan daerah.

Selain itu, koordinasi lintas daerah dalam pengembangan destinasi wisata juga dianggap krusial. Potensi destinasi unggulan seperti Telaga Sarangan di Magetan, Pantai Klayar di Pacitan, dan Telaga Ngebel di Ponorogo, jika diintegrasikan dengan penyelenggaraan event berskala nasional maupun internasional diyakini mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

“Jadi, dari hasil diskusi mengenai potensi yang besar yang akan dibangun di wilayah Jawa Timur ini, kita merumuskan program dan proyek untuk kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya integrasi berbagai destinasi wisata yang ada di kawasan pariwisata,” tutupnya.