19 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump belum lama ini mengerahkan ribuan pasukan Garda Nasional bersenjata ke Washington D.C.,sebuah langkah yang menuai kontroversi karena dianggap mengabaikan otoritas lokal.
Keputusan ini muncul setelah Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Jumat (22/8/2025) memberi izin penggunaan senjata bagi pasukan yang ditempatkan di ibu kota. Namun, instruksi resmi baru berlaku Minggu malam (24/8/2025), ketika Joint Task Force-DC (JTF-DC) mengonfirmasi bahwa para anggota militer telah diizinkan membawa senjata dinas.
"Personel satuan tugas beroperasi di bawah Aturan Penggunaan Kekuatan yang telah ditetapkan dan hanya akan menggunakan senjata sebagai upaya terakhir," ujar juru bicara JTF-DC, seperti dikutip Newsweek. Ia menegaskan misi utama tetap melindungi keselamatan warga Distrik Columbia.
Padahal, data menunjukkan tingkat kejahatan di Washington D.C. kini berada pada titik terendah dalam 30 tahun. Wali Kota Muriel Bowser menilai langkah Trump berlebihan.
"Kejahatan dengan kekerasan di DC berada pada level terendah dalam 30 tahun... Taktik kami berhasil, dan kami tidak mengendurkan upaya," tulis Bowser di X.
Trump justru berargumen sebaliknya. Dalam unggahan di Truth Social, ia menyebut pengerahan pasukan membuat kota kembali aman.
"Washington, D.C. AMAN LAGI!... Garda Nasional serta Kepolisian D.C. melakukan pekerjaan fantastis. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan, dan TIDAK BERMAIN-MAIN!!!" tulisnya.
Pengerahan ini melibatkan sekitar 2.000 tentara, termasuk 800 pasukan yang sebelumnya ditempatkan Trump serta tambahan dari beberapa negara bagian: 300-400 dari Virginia Barat, 200 dari Carolina Selatan, 150 dari Ohio, 135 dari Louisiana, 200 dari Mississippi, dan 160 dari Tennessee.
Meski demikian, kronologi perubahan sikap pemerintah federal menimbulkan tanda tanya. Hingga Jumat, JTF-DC menegaskan tidak ada perubahan "postur persenjataan". Belum jelas alasan pemerintah mengaktifkan izin penggunaan senjata dua hari kemudian.
Langkah Trump kini disebut sebagai salah satu intervensi federal paling agresif dalam penegakan hukum lokal dalam sejarah terbaru AS, dengan sejumlah pengamat menyebutnya "mengganggu," "belum pernah terjadi sebelumnya," dan "berbahaya."
(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article AS Makin Chaos, Trump Turunkan Pasukan Khusus Hadapi Demo Imigran
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5308479/original/065274000_1754545741-tanggapan-dokter-terkait-tunjangan-30-juta-sudah-sesuai-1a6077.jpg)
