Susuri Gang Sempit di Makassar, Mendagri dan Menteri PKP Turun Tinjau Rumah Tak Layak Huni

Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau pemukiman kumuh di Makassar, Kamis (11/9).(MI/Lina Herlina )

KONDISI pemukiman kumuh di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait secara langsung menyusuri gang-gang sempit di kawasan tersebut, Kamis (11/9). Kunjungan kerja mereka didampingi langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. 

Rombongan berjalan kaki selama hampir satu jam untuk mendatangi dan melihat dari dekat enam unit rumah warga yang dinilai sangat tidak layak huni. Keenam rumah tersebut telah masuk dalam program bantuan bedah rumah yang akan didanai melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar formalitas. Selain menyerahkan bantuan rumah untuk korban unjuk rasa DPRD Sulsel, tujuan mereka adalah memastikan langsung kondisi riil masyarakat.

“Kami sengaja memanfaatkan momentum ini untuk datang dan melihat sendiri rumah-rumah yang tidak layak. Tujuannya spesifik, yaitu memastikan seluruh rumah yang kami tinjau ini segera direnovasi agar layak ditinggali,” tegas Tito seusai melakukan peninjauan.

Wali Kota Munafri menyambut baik kepedulian dua menteri tersebut. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta ini dapat segera direalisasikan untuk mengubah wajah permukiman di Pampang.

“Kehadiran Bapak Menteri sangat berarti karena membuka jalan percepatan perbaikan rumah-rumah warga. Ini adalah wujud nyata gotong royong untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Munafri.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin memberikan penjelasan teknis mengenai program tersebut. Ia menyatakan bahwa kawasan Pampang memang menjadi prioritas utama penanganan lingkungan kumuh di Makassar.

“Dari enam rumah yang ditinjau, lima sudah tervalidasi dan satu lagi masih dalam proses. Semuanya adalah rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kondisi yang memprihatinkan,” rinci Mahyuddin.

Terkait waktu pelaksanaan, Mahyuddin menargetkan renovasi bisa dimulai dalam waktu dekat. “Kami sedang menunggu komitmen dari pihak CSR. Jika semua lancar, target kami pekerjaan bisa dimulai bulan ini atau paling lambat bulan depan. Kami akan kejar agar segera terealisasi,” pungkasnya. (E-2)