Jakarta, CNBC Indonesia - Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), Piter Abdullah mengungkap keterlibatan Konglomerat dalam penerbitan Patriot Bond yang ditargetkan bisa menyerap dana hingga Rp50 triliun.
Menurut Piter, tingginya antusias konglomerat terhadap Patriot Bond sangat wajar, sebab intrumen ini memang ditujukan secara terbatas kepada para pengusaha. Dengan begitu kata Piter, pengusaha bisa menempatkan dananya yang berada di luar ke Indonesia.
"Ini sifatnya tertentu, kepada kelompok tertentu. Bukan kepada masyarakat luas untuk menepatkan dananya, tetapi kelompok tertentu khususnya yang kita sebut konglomerat yang dananya diperkirakan tidak hanya ditempatkan di Indonesia, tapi di luar negeri. Sehingga diharapkan dg adanya private placement ini, mereka bisa mengalihkan dana mereka di luar negeri itu masuk ke dalam negeri dan itu kemudian digunakan Danantara untuk melakukan investasi yang sifatnya bisa menciptakan lapangan kerja, padat karya mendukung untuk lingkungan lebih green," kata Piter dalam segmen Closing Bell, Senin, (8/9/2025).
Piter pun optimis penerbitan Patriot Bond yang diterbitkan ini bakal laris manis. Mengingat instrumen ini menjadi bentuk keseriusan pengusaha untuk berkontribusi dan mendorong keberlanjutan.
"Sekarang ini info yang kita terima sudah oversubscribed dari target Rp50 triliun. Jadi kalau soal optimis saya kira dengan dengan target angka yang Rp50 triliun tidak terlalu sulit untuk mencapainya," terangnya.
Sekadar informasi, Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan strategis yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat, untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional.
Prinsip dasar Patriot Bond adalah partisipasi sukarela dan tanggung jawab bersama. Melalui instrumen ini, negara memperoleh sumber pendanaan jangka menengah-panjang yang stabil. Pelaku usaha, di sisi lain, memiliki akses pada instrumen investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.
Adapun surat utang tersebut menawarkan imbal hasil 2% dan rencananya akan dieksekusi pada September 2025 untuk mendorong proyek-proyek keberlanjutan.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Pesan Prabowo Untuk Danantara: Harus Bersih & Bebas Korupsi