Situasi Tidak Kondusif, Eksekusi Lahan di Dusun Nenak Sintang Ditunda

Hi!Pontianak - Upaya eksekusi lahan seluas kurang lebih 13 hektare di Jalan Sintang–Pontianak, Dusun Nenak, Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, kembali gagal dilaksanakan pada Rabu, 12 November 2025. Pelaksanaan eksekusi yang semula dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Sintang itu ditunda setelah pihak ahli waris dari Aznar Ridwan mengajukan permohonan untuk penundaan.

Permohonan tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani di Sintang pada hari yang sama. Dalam surat itu, ahli waris meminta agar eksekusi ditunda karena mereka masih menempuh sejumlah proses hukum, di antaranya Peninjauan Kembali (PK) dan pengajuan gugatan baru yang sedang berjalan di Polda Kalimantan Barat dan PN Sintang.

“Apabila upaya hukum dari ahli waris telah dinyatakan selesai di Polda Kalbar dan pengajuan PK di Pengadilan Negeri Sintang, maka ahli waris bersedia melaksanakan putusan akhir yang diambil pengadilan,” kata pernyataan sikap yang dibacakan Anton mewakili ahli waris.

Surat itu ditandatangani oleh tiga ahli waris, yakni Andy Candra, Muhammad Aziz, dan Ilham Syahfari. Penandatanganan disaksikan oleh kuasa hukum ahli waris Erwin Siahaan, Kabag Ops Polres Sintang Kompol Dedi F. Siregar, dan perwakilan PN Sintang Amanantio Sabiqunanda, SH.

Dengan adanya permintaan ini dan upaya media dari ahli waris di lapangan, Pengadilan Negeri Sintang memutuskan menunda eksekusi. “Eksekusi hari ini ditunda dengan alasan keamanan dan keberatan dari pihak ahli waris,” ujarnya.

Pelaksanaan eksekusi di lapangan sempat tegang. Meski aparat keamanan telah bersiaga dan alat berat disiapkan untuk pelaksanaan eksekusi, perlawanan dari ahli waris dan massa pendukung membuat proses tidak dapat dilanjutkan. Ini merupakan kali kedua eksekusi di lokasi yang sama gagal setelah upaya sebelumnya pada September 2025 juga berakhir tanpa hasil.

Panitera PN Sintang, Wisesa, menjelaskan bahwa alasan utama penundaan tersebut adalah karena situasi di lapangan tidak kondusif untuk dilakukan eksekusi. “Mengenai eksekusi tadi, poinnya tidak kondusif. Saya sudah konfirmasi ke Kabag Ops, jadi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan,” ujarnya.

Menurut Wisesa, setiap kegiatan eksekusi wajib mendapatkan jaminan keamanan dari aparat kepolisian. Karena itu, ketika pihak pengamanan menyatakan situasi tidak aman, maka pelaksanaan eksekusi tidak bisa dilanjutkan.

“Kalau dari pihak pengamanan sudah kasih kode tidak kondusif, tidak bisa diamankan, ya saya tarik balik atau balik kanan lah. Intinya bukan berarti eksekusi ini gagal. Kami sudah melakukan upaya untuk melaksanakan eksekusi,” jelasnya.

Wisesa juga mempersilakan para pihak ahli warid untuk menempuh jalur hukum. “Silakan saja bagi ahli waris atau pihak terkait untuk mengajukan gugatan sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.

Kuasa hukum ahli waris lahan, Erwin Siahaan, menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dan maladministrasi ke Polda Kalimantan Barat. Ia menyebut, sertifikat asli lahan masih dipegang oleh ahli waris, sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) diduga menerbitkan sertifikat baru berdasarkan surat kehilangan yang tidak sah.

“BPN diduga mengeluarkan sertifikat baru berdasarkan surat kehilangan yang hanya merujuk pada fotokopi sertifikat yang sebelumnya dirampas untuk negara. Padahal, sertifikat aslinya sampai saat ini masih dikuasai ahli waris,” jelas Erwin, Rabu, 12 November 2025.

Kasus ini berakar dari perkara korupsi kredit fiktif tahun 1998 yang melibatkan almarhum Effendi. Dalam perkara tersebut, sertifikat tanah milik Aznar Ridwan diduga disalahgunakan sebagai jaminan kredit tanpa sepengetahuan pemilik. Meskipun pengadilan memutuskan penyitaan, fakta di persidangan menunjukkan bahwa dokumen yang dijadikan dasar putusan hanyalah salinan, bukan dokumen asli.

Erwin menegaskan, pihaknya akan menempuh langkah hukum lanjutan berupa Peninjauan Kembali (PK) dan Derden Verzet atau perlawanan pihak ketiga terhadap putus...