Purbaya Jadi Menkeu Gantikan Sri Mulyani, Anindya Bakrie Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Dunia usaha menyambut positif pengangkatan Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, menggantikan Sri Mulyani Indrawati di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang tak ringan. Pelaku usaha berharap kehadiran Purbaya mampu membawa arah fiskal yang kredibel dan mendukung pertumbuhan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie, menilai bahwa sosok Purbaya bukanlah wajah baru di dunia ekonomi dan keuangan nasional. Sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebelumnya, ia dianggap berhasil menjaga stabilitas sektor perbankan di masa sulit.

"Dunia usaha menyambut optimis hadirnya Menteri Keuangan yang baru, Bapak Purbaya Yudhi Sadewa. Beliau bukan wajah baru di komunitas ekonomi dan keuangan Indonesia. Sebagai Ketua LPS, beliau terbukti mampu menjaga stabilitas sektor perbankan di masa penuh tantangan," ujar Anindya kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

Kadin melihat bahwa pengalaman Purbaya sebagai ekonom dan pejabat publik memberikan bekal kuat untuk mengelola dinamika fiskal Indonesia ke depan, termasuk dalam menghadapi agenda penting seperti pembahasan RAPBN 2026 bersama DPR RI.

"Kami memahami, pada tahap awal Bapak Purbaya perlu melakukan konsolidasi internal, sekaligus menghadapi agenda penting pembahasan RAPBN 2026 bersama DPR RI. Dunia usaha percaya pengalaman beliau akan membantu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memberikan ruang fiskal yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan program-program sosial pemerintah," lanjut Anindya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga disiplin fiskal, namun dengan penekanan yang lebih kuat pada strategi pertumbuhan dan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja.

"Disiplin fiskal diperkirakan tetap berlanjut, namun dengan penekanan lebih pada pertumbuhan. Sebagai Menkeu, diharapkan alokasi anggaran akan lebih tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Lebih jauh, Kadin berharap Purbaya membawa pendekatan yang menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai tujuan utama kebijakan fiskal.

"Penciptaan lapangan kerja juga menjadi kunci. Bukan hanya sekadar mengelola anggaran, tetapi Menkeu diharapkan memberi penekanan pada tujuan penciptaan lapangan kerja, yang seharusnya menjadi OKR (Objective Key Result) utama dari Menkeu," tegas Anindya.

Kadin juga menekankan pentingnya reformasi di sektor perpajakan dan bea cukai guna mendukung iklim usaha dan daya saing ekspor-impor. Selain itu, kejelasan prioritas belanja negara antara sektor sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pertahanan perlu dikomunikasikan dengan baik kepada publik dan investor.

"Harapan kami, Menkeu baru dapat memperkuat kredibilitas fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan. Prioritas yang penting antara lain perbaikan sistem perpajakan agar lebih sederhana dan adil, reformasi bea cukai untuk memperlancar ekspor-impor, serta kejelasan prioritas belanja antara program sosial, pertumbuhan, dan pertahanan," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor.

"Koordinasi erat dengan Bank Indonesia juga sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan strategi pembiayaan negara, sehingga kebijakan fiskal menjadi kuat di mata investor, sekaligus juga mendukung iklim usaha dan penciptaan lapangan kerja," sebut Anindya.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Prabowo Ganti Sri Mulyani dengan Purbaya, Begini Situasi Kantor Menkeu