
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataannya yang menjadi sorotan publik. Pascadilantik sebagai menkeu di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9), Purbaya menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia menilai gerakan tersebut tidak merepresentasikan keseluruhan masyarakat.
“Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi," ujarnya usai acara serah terima jabatan menkeu di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9).
Ia menegaskan dirinya masih baru menjabat, sehingga masih perlu banyak penyesuaian. Purbaya membandingkan pengalamannya saat bertugas di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), di mana situasinya tidak terlalu banyak sorotan publik.
Purbaya mengakui, peran sebagai bendahara negara jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pengalamannya sebelumnya. “Ini kan saya pejabat baru di sini. Bisa dibilang menteri kagetan. Jadi kalau bicara, katanya menurut Ibu Sri Mulyani, saya terkesan seperti koboi,” ungkapnya.
"Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir di sana-sini," lanjutnya.
Pasca dilantik sebagai menkeu di Istana Negara, Purbaya menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang menuai sorotan jagad maya.
“Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” jelasnya kemarin.
Purbaya optimistis tuntutan tersebut akan mereda seiring tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 5%.
“Saya akan ciptakan pertumbuhan ekonomi 6–7%, maka tuntutan itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan lebih sibuk bekerja dan menikmati hasilnya daripada berdemo,” tegasnya. (H-3)