KPK Ingatkan Pembantu Baru Presiden Prabowo Laporkan LHKPN

Ilustrasi.(MI)

PRESIDEN Prabowo Subianto melantik lima menteri baru pada Senin, 8 September 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pembantu Kepala Negara segera menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode awal menjabat.

“Wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabat atau pensiun sebagai penyelenggara negara,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (9/9).

Budi mengatakan, para pembantu baru Prabowo diberikan waktu maksimal dua bulan setelah dilantik untuk menyerahkan LHKPN. Itu, lanjutnya, mengacu pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.

“LHKPN yang disampaikan selanjutnya akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website,” ujar Budi.

KPK terbuka jika para pembantu Presiden meminta bantuan untuk mengisi LHKPN. Menteri yang sebelumnya sudah berstatus penyelenggara negara tidak perlu menyerahkan LHKPN awal jabat.

“Jika sebelumnya merupakan wajib lapor, dan sudah lapor periodik pada tahun pelaporan 2024 atau yang sudah dilaporkan sampai dengan Maret 2025, maka nantinya cukup melaporkan kembali pada saat periodik 2025, yang dilaporkan sampai dengan Maret 2026,” ucap Budi.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima menteri baru Kabinet Merah Putih. Satu menteri baru dan lima hasil perubahan posisi atau reshuffle. Selain itu, ada juga pelantikan Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Berikut ini daftar menteri baru yang dilantik:  
1. Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani 
2. Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie 
3. Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding 
4. Sjafrie Sjamsoeedin merangkap jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan 
5. Mochamad Irfan Yusuf menjadi Menteri Haji dan Umrah 
6. Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah
(Can/P-3)