Kelola Sampah Berbasis Masyarakat, Banyumas Targetkan 10 TPST Produksi RDF 

Peluncuran RDF dan Recycling Center di TPST Sokaraja, Selasa (3/2).(MI)

PEMERINTAH Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menargetkan pembangunan sedikitnya 10 tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang mampu memproduksi Refuse Derived Fuel (RDF) sekaligus menjadi pusat daur ulang. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di daerah tersebut.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan saat ini sudah terdapat tiga fasilitas RDF dan pusat daur ulang yang beroperasi, yakni TPST Sokaraja Kulon, TPST Kedungrandu, serta TPS3R Purwanegara.

“Ke depan kami menargetkan minimal ada 10 unit RDF dan recycling center di Banyumas untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah,” ujar Sadewo saat peluncuran RDF dan Recycling Center di TPST Sokaraja, Selasa (3/2).

Ia menjelaskan, selama lebih dari empat tahun terakhir Banyumas menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sirkular. Dalam skema ini, kabupaten tersebut tidak lagi mengandalkan tempat pembuangan akhir (TPA) konvensional.

“Pengelolaan sampah dilakukan secara desentralisasi. TPST, TPS3R, dan pusat daur ulang yang dikelola Kelompok Swadaya Masyarakat menjadi tulang punggung utama,” katanya.

Saat ini, tercatat sekitar 45 unit TPST, TPS3R, dan Pusat Daur Ulang yang aktif melayani masyarakat di berbagai wilayah Banyumas. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga terlibat langsung sebagai pengelola.

Untuk menjaga keberlanjutan sistem, pemerintah daerah membagi peran secara jelas. Pemkab bertindak sebagai regulator, penyusun kebijakan, fasilitator, sekaligus pengawas. Sementara operasional pengelolaan sampah di lapangan dijalankan oleh KSM.

Menurut Sadewo, kebijakan tersebut kini diwujudkan melalui kerja sama konkret antara KSM dan PT Gibrig Indonesia Bersih dalam pemanfaatan hasil olahan sampah menjadi RDF.

“Kerja sama ini diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi sirkular, meningkatkan kemandirian KSM, dan menjadi contoh pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan,” ujarnya.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono yang turut hadir dalam peluncuran itu menilai Banyumas berpotensi menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sampah.

“Secara nasional tingkat pengelolaan sampah mungkin sekitar 25 persen. Banyumas sudah mampu mengelola sekitar 77 persen, ini capaian yang sangat tinggi,” ucap Diaz.

Ia juga mengungkapkan Banyumas menjadi salah satu daerah penerima hibah dari United Nations Capital Development Fund (UNCDF) pada 2025 senilai 150.000 hingga 194.000 dolar AS atau sekitar Rp2,4 miliar hingga Rp3,1 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mendukung inovasi pengelolaan sampah berkelanjutan.

“Ini menunjukkan adanya kerja nyata dari pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik,” tuturnya.(M-2)