Generasi Muda Manado Bergerak Atasi Krisis Sampah dan Iklim

Yayasan Partisipasi Muda (YPM) menggelar program Academia Politica di Universitas Sam Ratulangi, Manado.(Dok. Istimewa)

MANADO, Sulawesi Utara, dikenal dengan keindahan Taman Laut Bunaken dan pesisirnya. Namun, ekosistem terumbu karang menghadapi ancaman serius seperti, penangkapan ikan dengan bom/racun, pencemaran limbah rumah tangga dan plastik, alih fungsi lahan pesisir, hingga dampak perubahan iklim berupa pemutihan karang (coral bleaching).

Kerap kali manusia juga menjadi aktor yang memperparah dampak perubahan iklim. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) No-Trash Triangle Initiative menyorot krisis sampah di Manado yang mencapai 227 ton per hari, dengan 15% berupa plastik yang sebagian besar berakhir di laut. Amelia Tungka, selaku Co-chairperson dari LSM tersebut mengingatkan, sampah plastik dari konsumsi sehari-hari memiliki dampak fatal bagi ekosistem laut sehingga dibutuhkan kesadaran bersama untuk mengubah gaya hidup.

Menjawab tantangan ini, Yayasan Partisipasi Muda (YPM) bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Pusat Studi Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) menyelenggarakan program Academia Politica di Kota Manado. Ini merupakan program sebuah simulasi pembuatan kebijakan publik. Dalam program ini, peserta bisa bermain peran (role-playing) sebagai aktor-aktor pengambil keputusan dalam isu strategis terkait perubahan iklim. 

Total, ada 67 peserta dari berbagai SMA dan kampus di Kota Manado  yang bermain peran (role playing) sebagai pembuat kebijakan seperti DPR/DPRD, akademisi, pemerintah, pelaku bisnis, dan LSM. Mereka terdiri dari pelajar dan mahasiswa. Hasilnya, mereka menyusun policy brief berisi rekomendasi dan solusi dari hasil Focus Group Discussion (FGD).

GENERASI MELEK POLITIK
Melalui program ini, YPM mendorong lahirnya generasi muda Manado yang lebih sadar akan pentingnya menjadi generasi melek politik dan melakukan partisipasi bermakna, khususnya dalam menjaga kelestarian laut Manado dan mengatasi dampak perubahan iklim.

"Perubahan gaya hidup masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi krisis lingkungan," kata Amelia dalam acara  "
Academia Politica di Kota Manado, dikutip Senin (8/9).

Amelia mencontohkan, salah satu kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan publik adalah dengan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, misalnya plastik, kertas, dan kaleng. Pemilahan sampah plastik sangat krusial karena memungkinkan proses daur ulang di pabrik. "Sehingga, dapat mengurangi penumpukan limbah plastik dan mencegah semakin banyaknya sampah yang berakhir di laut," saran dia.

ISU IKLIM
Senada dengan itu, Executive Director Yayasan Partisipasi Muda (YPM), Neildeva Despendya menekankan isu iklim adalah isu politik yang erat kaitannya dengan dinamika kekuasaan dan partisipasi warga. "Apa yang penguasa dan pemerintah buat akan berpengaruh ke kehidupan pribadi anak muda juga," ungkap Neildeva dalam kesempatan yang sama.

Dia mencontohkan, salah satu kebijakan yang merusak ekosistem laut Manado adalah reklamasi dan tambang. Hal itu diyakini akan membuat orang muda bisa mengalami eco-depression hingga climate anxiety. "Untuk itu, penting sekali agar orang muda peduli dan mendorong pemerintah untuk menjaga laut Manado, agar dampak perubahan iklim tidak semakin parah," harap Neildeva.

Menjawab suara kelompok masyarakat, Audy Dien selaku perwakilan pemerintah daerah setempat yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sulut, menyorot pentingnya kawasan konservasi perairan sebagai solusi berbasis alam yang tidak hanya melindungi ekosistem laut, tetapi juga menjadi benteng alami untuk mitigasi bencana pesisir. "Saya mendorong generasi muda mengadopsi gaya hidup ramah laut melalui kolaborasi lintas pihak," ajak dia. 

BERJALAN BERSAMA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unsrat, Ferry Daud mewanti menilai, untuk mengubah suatu kondisi, kebijakan publik mesti berjalan bersama. Menurut dia, pesan itu mengingatkan keterlibatan anak muda dalam proses perumusan kebijakan publik menjadi salah satu kunci menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Menambahkan hal itu, Zetly Estefanus Tamod sebagai Guru Besar Konservasi Tanah dan Air Universitas Sam Ratulangi menegaskan, percepatan krisis iklim saat ini utamanya dipicu oleh aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan industrialisasi. 

Dia menyoroti target pemerintah untuk menurunkan emisi hingga 50% secara nasional dan 54% khusus Sulawesi Utara, dengan dukungan regulasi seperti UU No. 32/2009 serta Peraturan Presiden terkait SDGS. "Reklamasi pantai membawa dampak serius terhadap ekosistem pesisir dan laut, termasuk terumbu karang," tutup Tamod. (E-2)