Fakta Larangan Medsos di Nepal Berujung Unjuk Rasa Berdarah

Slogan-slogan antipemerintah dicoret-coret di dinding gedung Parlemen yang hangus di Kathmandu, Nepal, pada Rabu (10/9).(AFP/ANUP OJHA)

UNJUK rasa besar-besaran di Nepal berakhir ricuh dan menewaskan 19 orang. Aksi ini dipicu larangan pemerintah terhadap akses media sosial seperti Facebook, Youtube, dan X sejak Jumat (5/9). 

Ribuan warga turun ke jalan pada Senin (8/9), memprotes kebijakan tersebut dan menuntut pemberantasan korupsi.

Pihak kepolisian menembakkan gas air mata, peluru karet hingga meriam air ketika massa mencoba menembus kawat berduri di dekat gedung parlemen. 

"Tujuh belas orang tewas," kata juru bicara kepolisian Lembah Kathmandu, Shekhar Khanal seperti dikutip AFP, Rabu (10/9).

Media lokal juga melaporkan dua korban jiwa lain di Distrik Sunsari, Nepal timur. Adapun sekitar 400 orang luka-luka, termasuk lebih dari 100 polisi. 

"Kami terkejut dengan pembunuhan dan cedera yang dialami para pengunjuk rasa di Nepal hari ini dan mendesak penyelidikan yang cepat dan transparan,” kata juru bicara kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani. Amnesty International menambahkan bahwa peluru tajam digunakan terhadap massa.

Pemerintah Cabut Larangan

Menyusul kerusuhan tersebut, pemerintah Nepal mencabut larangan media sosial. Menteri Komunikasi Nepal, Prithvi Subba Gurung, menyampaikan bahwa keputusan itu diambil setelah rapat kabinet darurat. Reporter AFP di Kathmandu mengonfirmasi akses ke semua platform medsos utama telah pulih.

PM Nepal Mundur

Tekanan massa terus meningkat hingga Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa (9/9). Rekaman video menunjukkan Oli dievakuasi dengan helikopter militer setelah rumah pribadinya dibakar. 

"PM telah mengundurkan diri," ujar ajudannya, Prakash Silwal.

Sebelumnya, Oli menyerukan dialog damai antarpartai, namun aksi massa yang dipimpin generasi muda atau Gen Z tetap menuntut dirinya mundur. Gedung parlemen, kantor pemerintah, dan rumah sejumlah mantan perdana menteri ikut dibakar demonstran. Empat menteri kabinet juga telah mundur di tengah krisis.

Seruan Presiden untuk Persatuan

Presiden Ramchandra Paudel mendesak semua pihak menahan diri dan menjaga persatuan. 

"Saya mendesak semua orang, termasuk warga yang berunjuk rasa, untuk bekerja sama demi penyelesaian damai atas situasi sulit negara ini," katanya dalam pernyataan resmi.

Hingga kini, masa depan politik Nepal masih belum jelas. Ada laporan militer siap turun tangan sementara upaya pembentukan pemerintahan baru terus dibicarakan. (Fer)