Efisiensi APBN Jangan Sampai Mengurangi Pelayanan Publik di DIY

Ilustrasi(Dok Humas Pemda DIY)

KEUANGAN daerah yang mengalami dinamika akibat Kebijakan Efisiensi Pelaksanaan APBN. Namun, hal tersebut jangan sampai mengurangi Pelayanan Publik.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Yuni Setia Rahayu menyampaikan, Fraksi PDIP memahami situasi keuangan daerah yang mengalami dinamika akibat Kebijakan Efisiensi Pelaksanaan APBN. Hal itu berdampak pada berkurangnya Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Transfer Ke Daerah termasuk Alokasi Anggaran Dana Keistimewaan. 

"Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan berharap kebijakan efisiensi tersebut tidak mempengaruhi berkurangnya Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta," kata dia saat Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait Pidato Penghantaran RAPBD DIY Tahun 2026 yang disampaikan Gubernur DIY di Gedung DPRD DIY, Selasa (9/9).

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD DIY Tahun 2026 Pemerintah Daerah telah menetapkan Tema Pembangunan, yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.”

Tema tersebut menunjukkan bahwa penekanan Pembangunan Daerah diarahkan untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Namun, pihaknya tetap memaknai bahwa Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi harus berbanding lurus dengan Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Hasil Pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi juga harus diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran," kata dia. 

Ia menegaskan, pertumbuhan yang diharapkan bukan sekadar kuantitatif, tetapi juga berkualitas, merata, dan inklusif, sehingga mampu menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif tidak hanya sekedar dimaknai pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran, namun juga membuka akses dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mengakomodasi kepentingan dari kelompok rentan pembangunan antara lain: masyarakat miskin, kaum disabilitas, lansia, perempuan dan anak, serta kelompok masyarakat terdampak lainnya dari adanya pembangunan.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS, Amir Syarifudin menegaskan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi tema pembangunan Gubernur DIY. Ia pun mendoakan target yang direncanakan bisa tercapai, seperti penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru terutama pada sektor unggulan (pariwisata, pertanian, dan koperasi UMKM) yang lebih difokuskan pada kawasan selatan, dan pengentasan kemiskinan.

Beberapa kondisi ekonomi makro Daerah Istimewa Yogyakarta, dinilai positif. Hal tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi yang positif, angka inflasi yang terkendali, dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka.

Capaian tersebut diharapkan bisa stabil pada tahun 2026, sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin baik yang akan mendorong kesejahteraan warga DIY.

Sebelumnya, Senin (8/9), dalam Rapat Paripurna Pidato Penghantaran RAPBD DIY Tahun 2026 yang disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyampaikan, pada 2026, DIY memprioritaskan pembangunan daerah pada 6 fokus. Pertama, penurunan tingkat kemiskinan; kedua, pengembangan kehidupan ekonomi yang layak; ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia; keempat, pengurangan ketimpangan sosial dan kewilayahan; kelima, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); dan keenam, peningkatan kualitas lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan.

Sri Sultan menyebut, arah kebijakan yang menitikberatkan pada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM. Pertumbuhan yang diharapkan bukan sekadar kuantitatif, tetapi juga berkualitas, merata, dan inklusif, sehingga mampu menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

Enam fokus yang menjadi prioritas pembangunan daerah DIY tahun 2026 tersebut ditetapkan berdasar pada tema pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY Tahun 2026, yakni “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”. 

Tema tersebut mengandung tiga pernyataan kunci, yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan; dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. (H-2)